Tidak semua jasa keuangan dan asuransi dikenai PPN. Berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2022, sejumlah layanan seperti penghimpunan dana, pembiayaan, asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi memperoleh fasilitas pembebasan PPN untuk menjaga stabilitas serta efisiensi sistem keuangan...
Pemerintah memberikan fasilitas PPN tidak dipungut untuk sejumlah jasa strategis di Ibu Kota Nusantara berdasarkan PMK Nomor 28 Tahun 2024. Insentif ini mencakup jasa sewa properti, konstruksi, serta pengelolaan sampah dan limbah guna mempercepat pembangunan sekaligus menarik investasi di IKN...
Sumbangan tertentu ternyata dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dan membantu mengurangi beban pajak secara sah. Berdasarkan UU PPh dan PP Nomor 93 Tahun 2010, fasilitas ini berlaku untuk sumbangan bencana nasional, penelitian, pendidikan, pembinaan olahraga, serta pembangunan infrastruktur sosial dengan syarat dan batasan tertentu...
PP Nomor 49 Tahun 2022 memberikan pembebasan PPN bagi sejumlah jasa keuangan dan asuransi yang berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Ketahui jenis layanan yang bebas PPN, batasan penerapannya, serta jasa penunjang yang tetap dikenai pajak...
Warisan memang bukan objek pajak, tetapi kewajiban perpajakan almarhum tetap perlu diselesaikan, terutama jika harta warisan belum dibagi atau masih menghasilkan pendapatan. Pahami tanggung jawab ahli waris, pelaporan Wajib Pajak Badan Warisan yang Belum Terbagi, hingga proses penghapusan NPWP agar pajak warisan dapat dikelola dengan tertib dan tanpa stres...
Surat Kuasa Pajak menjadi dasar hukum agar konsultan pajak atau karyawan dapat mewakili wajib pajak secara sah di hadapan DJP. Pahami syarat, dokumen pendukung, dan batas kewenangannya agar proses perpajakan tidak ditolak atau menimbulkan risiko sanksi administratif...
