Pemerintah tengah menyiapkan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas transaksi pedagang online melalui PMK Nomor 37 Tahun 2025. Meski penerapannya masih ditunda, pelaku e-commerce perlu memahami ketentuan pajak digital, batas omzet, serta sektor yang dikecualikan agar lebih siap saat kebijakan mulai diberlakukan...
OJK menyoroti kesenjangan perlakuan pajak antara LKM berbentuk koperasi dan perseroan terbatas yang dinilai memengaruhi daya saing. Dorongan aturan baru diharapkan dapat menciptakan kebijakan pajak yang lebih adil, termasuk penyesuaian pajak bunga simpanan dan pengakuan cadangan piutang tak tertagih...
Menentukan tarif pajak perusahaan perlu disesuaikan dengan skala usaha, metode pembukuan, serta ketentuan PPh Badan yang berlaku. Pahami perbedaan tarif 22% untuk badan usaha dan PPh final UMKM 0,5% agar strategi keuangan bisnis tetap efisien, patuh, dan terencana...
Persiapan SPT Tahunan Badan membutuhkan dokumen yang lengkap dan sesuai ketentuan PER-11/PJ/2025. Mulai dari laporan keuangan, pendapat audit, bukti pajak luar negeri, hingga dokumen reinvestasi, seluruhnya perlu disiapkan dengan cermat agar pelaporan pajak perusahaan berjalan lancar dan terhindar dari sanksi...
Aset tak berwujud memiliki perlakuan berbeda dalam perspektif PSAK dan OECD. PSAK berfokus pada pengakuan serta pengukuran dalam laporan keuangan, sedangkan OECD menilai kontribusi ekonominya melalui analisis DEMPE untuk kepentingan transfer pricing dan pembagian hak pemajakan...
