Mengelola kewajiban perpajakan memang merupakan hal krusial dalam bisnis. Namun, dalam beberapa kasus, Wajib Pajak kesulitan untuk membayar pajak tepat waktu.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan fasilitas penundaan pembayaran pajak sebagai keringanan sementara tanpa sanksi berat, dengan mengikut prosedur pengajuan yang berlaku.

Cara Kerja Penundaan Pembayaran Pajak Menurut Aturan DJP

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan fasilitas penundaan bagi Wajib Pajak yang kesulitan membayar. Prosesnya berlangsung melalui pengajuan permohonan resmi yang memuat jumlah utang pajak, jangka waktu penundaan yang dimohonkan, alasan yang jelas, serta bukti pendukung kondisi keuangan yang relevan.

Berdasarkan PMK No. 18/PMK.03/2021 Pasal 103, pemohon juga perlu menyiapkan jaminan aset yang memadai. Keputusan atas permohonan diterbitkan paling lama 7 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap.

Kualitas dokumen menjadi faktor penentu. Tim pajak internal harus menyiapkan analisis arus kas, surat pernyataan manajemen, hingga data pembanding periode sebelumnya dengan rinci dan akurat agar proses verifikasi berjalan lebih lancar.

Setelah DJP melakukan penilaian, Anda akan menerima keputusan yang berisi jangka waktu penundaan dan ketentuan pelaksanaannya.

Secara garis besar, berikut adalah elemen yang perlu Anda siapkan secara tertib:

• Surat permohonan resmi yang memuat rincian utang dan jangka waktu penundaan yang diajukan.
• Alasan dan bukti pendukung yang meyakinkan, misalnya laporan arus kas, proyeksi penerimaan, atau kontrak yang tertunda pembayarannya.
• Jaminan aset sesuai ketentuan, dengan dokumen kepemilikan dan penilaian yang solid.

Tujuannya bukan sekadar memenuhi daftar persyaratan, tetapi menyajikan gambaran bahwa bisnis Anda serius, transparan, dan memiliki rencana pemulihan yang realistis.

Selanjutnya, Apa yang Harus Dilakukan?

Persetujuan penundaan bukan akhir cerita. Ada beberapa langkah lanjutan yang penting agar manfaatnya optimal dan risikonya terkendali:

• Disiplin dengan timeline. Buat pengingat internal agar setiap tahap pembayaran setelah periode penundaan tercatat dan dipenuhi tepat waktu.
• Komunikasikan perubahan rencana kas kepada tim internal agar mereka mampu memahami batasan biaya yang perlu dikeluarkan untuk menjaga komitmen yang telah dibangun.
• Evaluasi jaminan aset. Pastikan dokumen, penilaian, dan aspek legalnya tertata rapi serta dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila Anda ingin berdiskusi lebih lanjut, tim kami siap membantu menilai opsi terbaik tanpa pendekatan yang strategis. Kami percaya setiap keputusan finansial yang tepat berangkat dari data yang jelas dan komunikasi yang terbuka.

Mau eksplor insight lain seputar perpajakan? Kunjungi Instagram WiN Partners atau laman blog WiN Partners dan nantikan update lainnya.