Konsultasi Pajak – Wajib pajak yang namanya tercantum dalam daftar nominatif telah menerima Surat Tagihan Pajak (STP) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang merupakan hasil penelitian kepatuhan resmi. Jika Anda tidak yakin mengapa nama Anda tercantum dalam STP, Anda dapat meminta klarifikasi dan bantuan dari konsultan pajak. Konsultan pajak dapat membantu menyelesaikan permasalahan pajak Anda serta memberikan panduan yang tepat. SE-05/PJ/2022 mengatur ketentuan terkait dengan Surat Tagihan Pajak, termasuk panduan bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu untuk menerima STP.

Baca juga: Jangan Terkejut! Ini Dia Daftar Barang dan Jasa yang Bebas dari PPN 12% di Tahun 2025

Wajib pajak yang tidak atau kurang membayar pajak penghasilan (PPh) dalam jangka waktu tertentu akan masuk dalam daftar nominatif untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak. Pasal 7, Pasal 14 Ayat 4, Pasal 25 Ayat 9, dan Pasal 27 Ayat 5D UU KUP serta pasal terkait lainnya memungkinkan sanksi administratif berupa bunga dan denda. Kesalahan dalam penghitungan atau penulisan pajak juga dapat menjadi faktor penyebab penerbitan STP.

Petugas pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berwenang akan melakukan audit atau penelitian kepatuhan formal untuk menentukan penerbitan STP. KPP bertanggung jawab dalam mengelola berbagai tugas administratif untuk semua wajib pajak, termasuk memantau kepatuhan mereka terhadap kewajiban pajak formal, serta melakukan analisis dan validasi data wajib pajak.

SE-05/PJ/2022 juga mengatur beberapa daftar nominatif lainnya selain penerima Surat Tagihan Pajak, di antaranya adalah:

• Surat himbauan untuk wajib pajak yang masuk daftar nominatif: Daftar ini mencakup wajib pajak yang perlu melengkapi pembayaran pajak, melakukan pembetulan laporan pajak, konfirmasi status sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta memenuhi kewajiban perpajakan formal lainnya.
• Daftar wajib pajak untuk verifikasi PKP terkait PPN: Wajib pajak yang belum menyatakan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), namun memiliki omzet atau pendapatan bruto di atas Rp 4,8 miliar dalam satu periode keuangan, termasuk dalam daftar ini.
• Surat teguran bagi wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT: Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT sampai batas waktu yang ditentukan oleh DJP akan menerima surat teguran.
• Daftar wajib pajak untuk modifikasi administratif: Daftar ini mencakup wajib pajak yang mungkin menerima penangguhan, penarikan, pemeriksaan, atau tindakan administratif lain sesuai undang-undang perpajakan.

Selain daftar nominatif tersebut, DJP juga memantau laporan pajak wajib pajak secara berkala sebagai bagian dari penelitian kepatuhan resmi. Penelitian ini mencakup analisis dan validasi data wajib pajak, yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap peraturan pajak.

Meminta bantuan konsultan pajak bisa menjadi solusi terbaik bagi wajib pajak yang menghadapi masalah dengan STP. Konsultan pajak dapat membantu memperlancar proses penyelesaian pajak, serta memberikan saran terbaik untuk mengelola kewajiban pajak Anda. Konsultan pajak akan memastikan bahwa pajak Anda dikelola dengan tepat sesuai dengan kebijakan yang berlaku, sehingga Anda dapat mengurangi risiko denda atau sanksi administratif.

Kami memahami betapa pentingnya optimalisasi pembayaran pajak bagi perusahaan Anda untuk mengurangi beban biaya. Anda dapat mempercayakan urusan pajak Anda pada konsultan pajak yang berpengalaman, yang akan membantu Anda dalam meminimalkan risiko pajak yang mungkin timbul akibat ketidaktahuan atau kelalaian. Dengan begitu, perusahaan Anda dapat berfokus pada pengembangan bisnis tanpa khawatir dengan kewajiban pajak yang tidak terpenuhi.

Menghubungi konsultan pajak adalah langkah bijak untuk menghadapi berbagai tantangan perpajakan. Kami siap memberikan layanan konsultasi yang dapat membantu Anda mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih efisien, memastikan kepatuhan pajak yang optimal, dan menghindari potensi masalah hukum atau finansial yang disebabkan oleh ketidakpatuhan pajak.

Tidak hanya membantu dalam menyelesaikan masalah pajak yang sudah ada, konsultan pajak juga akan memberikan strategi perpajakan yang lebih efektif bagi bisnis Anda. Mulai dari pengelolaan pelaporan pajak hingga pengaturan pembayaran pajak yang lebih efisien, kami akan memastikan bahwa bisnis Anda berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kami juga dapat memberikan panduan dalam memanfaatkan berbagai insentif atau kebijakan perpajakan yang mungkin belum Anda ketahui, sehingga Anda dapat memperoleh manfaat maksimal dari sistem perpajakan yang berlaku.

Wajib pajak sering kali dihadapkan pada kebingungan terkait peraturan pajak yang rumit dan berubah-ubah. Oleh karena itu, memiliki penasihat pajak yang handal adalah kunci untuk menjaga kepatuhan serta menghindari risiko yang tidak diinginkan. Dengan bantuan profesional pajak yang berpengalaman, Anda tidak hanya dapat menyelesaikan masalah pajak yang ada, tetapi juga merencanakan strategi jangka panjang untuk mengelola kewajiban pajak secara lebih efektif.

Jika Anda merasa bingung atau membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan masalah pajak, jangan ragu untuk menghubungi konsultan pajak. Kami selalu siap membantu Anda dalam setiap aspek perpajakan, mulai dari masalah kecil hingga kompleks, dengan tujuan utama mencapai kepatuhan pajak yang optimal dan efisiensi dalam pembayaran pajak.

Apabila Anda sedang menghadapi beragam permasalahan terkait pajak, konsultan pajak kami hadir sebagai solusi terpercaya dan profesional untuk Anda. Kami menyediakan layanan konsultasi pajak secara online yang dapat diakses melalui nomor kontak 082180008086 atau kunjungi halaman ini. Kami memahami pentingnya optimasi pembayaran pajak bagi bisnis Anda agar tidak memberatkan keuangan. Dengan bantuan konsultan pajak yang handal, Anda dapat memastikan bahwa urusan perpajakan bisnis Anda dikelola dengan efisien dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jangan ragu untuk menghubungi kami dan berkonsultasi mengenai berbagai aspek perpajakan yang Anda hadapi. Kami siap membantu Anda mencapai kepatuhan pajak yang optimal dan mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih baik.