Jasa Pajak – Konsultan pajak siap membantu Anda menyelesaikan berbagai masalah perpajakan yang mungkin Anda hadapi, terutama dalam hal pelaksanaan prosedur perpajakan dan pemahaman terhadap kebijakan perundang-undangan yang berkaitan. Dengan bantuan konsultan pajak ini, Anda dapat mengatasi kendala dan permasalahan perpajakan dengan efektif dan efisien. Penting bagi wajib pajak untuk menyadari bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pemeriksaan pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pasal 8 ayat 4.

Baca juga: Meningkatkan Kepatuhan Pajak dan Efisiensi Bisnis melalui Jasa Konsultan Pajak Salor

Menurut kebijakan ini, wajib pajak yang telah maupun belum membetulkan SPT-nya diberi kesempatan untuk menyampaikan ketidakbenaran dalam surat pemberitahuan masa dan surat pemberitahuan tahunan yang sedang diperiksa. Namun, ada beberapa keadaan tertentu yang dianggap sebagai masa pengungkapan ketidakbenaran dalam pengisian surat pemberitahuan. Apa saja keadaan tersebut?

Pengungkapan Ketidakbenaran Saat Mengisi SPT

• Pemeriksaan Pajak

Ketika pemeriksaan pajak berlangsung, wajib pajak memiliki hak untuk mengungkapkan ketidakbenaran dalam pengisian surat pemberitahuan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Namun, pengungkapan ini hanya dapat dilakukan jika pemeriksa belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Proses pemeriksaan akan tetap berlanjut untuk memastikan informasi yang akurat.

• Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, akan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang berisi perhitungan pajak yang harus disetor oleh wajib pajak. Jika terungkap bahwa informasi yang disampaikan tidak akurat, SKP yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya akan diterbitkan. Pengungkapan ketidakbenaran dilakukan dalam laporan tertulis yang ditandatangani oleh wajib pajak, sesuai dengan peraturan pemerintah.

• Pemeriksaan Bukti Permulaan

Jika terdapat bukti tindak pidana perpajakan, pemeriksaan bukti permulaan akan dilakukan. UU KUP menyatakan bahwa wajib pajak yang sengaja atau tidak sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak atau menyampaikan surat pemberitahuan yang tidak lengkap atau salah, dapat dikenai sanksi pidana. Selama proses pemeriksaan bukti permulaan, wajib pajak masih diperbolehkan mengungkapkan ketidakbenaran dalam pengisian surat pemberitahuan.

Pengungkapan ketidakbenaran dapat dilakukan secara sukarela oleh wajib pajak, kecuali jika proses penyidikan telah dilaporkan ke kejaksaan oleh penyidik resmi Polri. Pengungkapan ini dilakukan melalui pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh wajib pajak. Jika pengungkapan tersebut benar, wajib pajak tidak akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh DJP.

Jika Anda menghadapi kendala atau tidak mengetahui cara menghadapi masalah perpajakan, memanfaatkan jasa konsultan pajak adalah solusi terbaik. Mereka adalah ahli yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan luas dalam menangani berbagai masalah perpajakan yang dihadapi oleh wajib pajak. Dengan bantuan mereka, Anda dapat mengatasi kendala perpajakan dengan lebih mudah dan memastikan kepatuhan Anda terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Apabila Anda sedang menghadapi beragam permasalahan terkait pajak, konsultan pajak kami hadir sebagai solusi terpercaya dan profesional untuk Anda. Kami menyediakan layanan konsultasi pajak secara online yang dapat diakses melalui nomor kontak 082180008086 atau kunjungi halaman ini. Kami memahami pentingnya optimasi pembayaran pajak bagi bisnis Anda agar tidak memberatkan keuangan. Dengan bantuan konsultan pajak yang handal, Anda dapat memastikan bahwa urusan perpajakan bisnis Anda dikelola dengan efisien dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jangan ragu untuk menghubungi kami dan berkonsultasi mengenai berbagai aspek perpajakan yang Anda hadapi. Kami siap membantu Anda mencapai kepatuhan pajak yang optimal dan mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih baik.