Konsultan Pajak – Konsultan pajak dapat membantu para wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang luas tentang kebijakan perpajakan dan perundang-undangan, konsultan pajak dapat memberikan bantuan yang sangat diperlukan, terutama bagi mereka yang masih ragu tentang penghasilan mana yang harus dikenakan pajak dan yang tidak.
Baca juga: Meningkatkan Kepatuhan Pajak dan Efisiensi Keuangan Bisnis melalui Jasa Konsultan Pajak
Namun, sebelum memanfaatkan jasa konsultan pajak, penting untuk memahami konsep Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Mengetahui apa itu PTKP, serta berbagai ketentuan dan besaran PTKP yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, adalah langkah awal yang sangat penting.
PTKP adalah jumlah pendapatan wajib pajak orang pribadi yang dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan. Besaran PTKP ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan digunakan untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21. Semakin besar PTKP yang ditetapkan oleh pemerintah, maka pajak penghasilan yang harus dibayar akan semakin kecil, dan sebaliknya. Jika penghasilan wajib pajak tidak mencapai PTKP, maka mereka tidak dibebankan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan tarif yang berlaku.
Sebaliknya, jika penghasilan wajib pajak melebihi nilai PTKP, maka pajak penghasilan yang dikenakan adalah tarif pajak yang dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak sendiri adalah penghasilan neto setelah dikurangi dengan nilai PTKP.
Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 7, PTKP adalah jumlah pendapatan wajib pajak orang pribadi yang dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan pasal 21. PTKP digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto untuk mendapatkan jumlah penghasilan neto yang nantinya akan dibebankan pajak penghasilan pasal 21. Besaran PTKP dapat berubah-ubah setiap tahunnya tergantung pada kebijakan yang dirancang oleh pemerintah melalui peraturan Menteri Keuangan, yang merupakan dasar kebijakan pelaksana undang-undang pajak penghasilan.
Untuk tahun 2024, kebijakan tentang PPH terakhir diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai UU HPP. Namun, tidak ada perubahan dalam besaran PTKP yang berlaku pada tahun 2023. Besaran PTKP terbaru masih sama seperti yang tertulis pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyesuaian PTKP. Total PTKP untuk wajib pajak orang pribadi dengan status belum kawin dan tidak memiliki tanggungan adalah Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan.
PTKP bervariasi tergantung status wajib pajak. Dengan demikian, meskipun seseorang berpenghasilan lebih dari Rp4,5 juta, penghasilannya mungkin masih di bawah ambang batas PTKP yang ditentukan. Selain itu, penghasilan karyawan tidak disetorkan secara mandiri oleh karyawan tersebut. Sebaliknya, pemotongan pajak dilakukan oleh pemberi penghasilan atau perusahaan tempat karyawan bekerja.
Apabila Anda sebagai wajib pajak mengalami kesulitan dalam mengelola kewajiban pajak Anda, berkonsultasi dengan konsultan pajak yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan luas di bidang perpajakan dapat menjadi solusi yang sangat membantu. Konsultan pajak dapat memberikan panduan yang jelas dan membantu memastikan bahwa Anda mematuhi semua ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga Anda dapat menghindari masalah hukum dan keuangan yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan.
Apabila Anda sedang menghadapi beragam permasalahan terkait pajak, konsultan pajak kami hadir sebagai solusi terpercaya dan profesional untuk Anda. Kami menyediakan layanan konsultasi pajak secara online yang dapat diakses melalui nomor kontak 082180008086 atau kunjungi halaman ini. Kami memahami pentingnya optimasi pembayaran pajak bagi bisnis Anda agar tidak memberatkan keuangan. Dengan bantuan konsultan pajak yang handal, Anda dapat memastikan bahwa urusan perpajakan bisnis Anda dikelola dengan efisien dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jangan ragu untuk menghubungi kami dan berkonsultasi mengenai berbagai aspek perpajakan yang Anda hadapi. Kami siap membantu Anda mencapai kepatuhan pajak yang optimal dan mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih baik.