Jasa Konsultasi Pajak – Rumah sakit dan klinik menghadapi tantangan besar dalam mengelola masalah hukum dan keuangan yang kompleks, termasuk aspek perpajakan, di samping tantangan medis dan manajerial. Perpajakan memainkan peran penting dalam menentukan efisiensi dan keinginan layanan kesehatan. Namun, bagaimana pajak diterapkan pada organisasi layanan kesehatan, dan kewajiban pajak apa yang harus dipenuhi oleh klinik dan rumah sakit? Konsultan pajak adalah solusi profesional yang dapat membantu rumah sakit dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka.

Baca juga:  Integrasi Pajak Daerah, Mengenal Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Artikel ini akan mengulas setiap aspek peraturan perpajakan yang relevan untuk klinik dan rumah sakit di Indonesia. Pajakku akan membimbing Anda untuk memahami peraturan perpajakan yang harus diikuti dan bagaimana pelaksanaannya agar operasional dapat berjalan secara efisien dan terhindar dari masalah.

Definisi Rumah Sakit dan Klinik

Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan kesehatan secara menyeluruh, termasuk rawat inap, rawat jalan, dan layanan darurat, sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Sebaliknya, poliklinik adalah fasilitas kesehatan umum yang tidak menyediakan ruang rawat inap.

Layanan Medis

Rumah sakit menawarkan berbagai jenis layanan, antara lain:

• Perawatan kesehatan
• Obat resep
• Dukungan klinis dan pengobatan
• Layanan Kebidanan
• Dukungan non-klinis
• Rawat inap

Tanggung Jawab Pajak Rumah Sakit

• Keuntungan Tidak Dikenakan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Pasal 2 ayat (3) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), seluruh penghasilan yang diterima oleh Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berasal dari Pajak Penghasilan Badan.

• Pajak Pertambahan Nilai untuk Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta

Berdasarkan Pasal 16A UU Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), rumah sakit pemerintah wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, rumah sakit swasta juga berkewajiban untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan PPh badan.

Aspek Perpajakan Layanan Rumah Sakit

• Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemberi kerja, bendahara instansi pemerintah, dana pensiun, badan, atau penyelenggara acara bertanggung jawab untuk memotong pajak dari penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak perorangan di luar negeri. Contoh penghasilan ini termasuk gaji, honorarium, tunjangan, pensiun, dan pembayaran lainnya. Pengelola rumah sakit yang mengalami kesulitan dalam kewajiban perpajakan mereka dapat berkonsultasi dengan konsultan pajak untuk mendapatkan bantuan profesional.

• Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan seperti dokter tetap, dokter tamu, dan dokter yang menyewa kamar rumah sakit untuk praktik termasuk dalam skema pemotongan PPh Pasal 21.

• Pembayaran untuk Tenaga Medis Profesional sebagai Tenaga Ahli

Untuk menghitung penghasilan kena pajak tenaga medis profesional, kalikan penghasilan kotor atau omzet dengan 50%, dan menerapkan tarif penghasilan pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ/2016, yang didasarkan pada penghasilan kena pajak pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

• Kategori Jasa Bebas PPN

Jasa yang diberikan oleh dokter umum, dokter spesialis, tenaga ahli kesehatan, bidan, paramedis, rumah sakit, dan klinik kesehatan termasuk dalam kategori jasa pelayanan kesehatan yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Termasuk juga apabila ada penyerahan obat-obatan bagi pasien rawat inap tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

• Penyerahan Obat-obatan dan Peralatan Kesehatan

PPN berlaku untuk penyerahan obat-obatan dan peralatan medis kepada pasien rawat jalan. Selain itu, PPN juga dikenakan pada pembelian yang dilakukan di minimarket dan toko-toko yang dikelola oleh rumah sakit.

• Input Pengkreditan Pajak

Pemilik usaha yang mengenakan pajak, baik untuk menyampaikan kena pajak maupun tidak kena pajak, diwajibkan untuk menghitung masukan pajak yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perhitungan pajak masukan yang tercantum dalam PMK-186/PMK.03/2022.

Dengan memahami aspek-aspek perpajakan ini, rumah sakit dan klinik dapat memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, menjalankan kewajiban pajak mereka dengan lebih efektif, dan menghindari masalah hukum yang dapat mengganggu operasional mereka.

Apabila Anda sedang menghadapi beragam permasalahan terkait pajak, konsultan pajak kami hadir sebagai solusi terpercaya dan profesional untuk Anda. Kami menyediakan layanan konsultasi pajak secara online yang dapat diakses melalui nomor kontak 082180008086 atau kunjungi halaman ini . Kami memahami pentingnya optimalisasi pembayaran pajak bagi bisnis Anda agar tidak memberatkan keuangan. Dengan bantuan konsultan pajak yang handal, Anda dapat memastikan bahwa urusan perpajakan bisnis Anda dikelola dengan efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Jangan ragu untuk menghubungi kami dan berkonsultasi mengenai berbagai aspek perpajakan yang Anda hadapi. Kami siap membantu Anda mencapai pemenuhan pajak yang optimal dan mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih baik.