Konsultan Pajak – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sudah lama menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Bukan sekadar bisnis berskala kecil, UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi lokal, sekaligus menjadi penopang ketika krisis melanda.

Sejarah mencatat, saat krisis moneter 1998 meluluhlantakkan banyak perusahaan besar yang bergantung pada utang luar negeri, UMKM justru mampu bertahan. Alasannya sederhana: mereka tidak bergantung pada pinjaman berdenominasi dolar, serta menjalankan bisnis dengan modal yang lebih ramping dan fleksibel. Dari situlah, peran UMKM semakin diakui hingga kini.

Di era digital, UMKM kian berkembang pesat. Banyak pelaku usaha kecil yang kini lihai memanfaatkan marketplace, media sosial, dan strategi digital marketing untuk memasarkan produk maupun jasa mereka. Kemampuan beradaptasi inilah yang membuat UMKM terus relevan, bahkan di tengah kompetisi bisnis global.

Baca juga: Pahami Waktu yang Tepat Gunakan Kurs untuk Hitung PPN Jasa Luar Negeri agar Tak Salah Langkah

Kriteria UMKM Menurut Undang-Undang dan World Bank

Secara resmi, klasifikasi UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. World Bank pun mengacu pada parameter serupa, yaitu jumlah tenaga kerja, aset, serta omzet tahunan. Berikut rinciannya:

1. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah unit usaha produktif yang dijalankan individu atau badan usaha dengan skala paling kecil. Berdasarkan aturan, usaha mikro memiliki:

• Jumlah karyawan: kurang dari 4 orang.
• Aset: maksimal Rp50 juta.
• Omzet tahunan: hingga Rp300 juta.

Jenis usaha ini biasanya identik dengan warung kecil, pedagang kaki lima, atau usaha rumahan yang baru berkembang.

2. Usaha Kecil

Perbedaan utama antara usaha mikro dan usaha kecil terletak pada kapasitas aset serta tenaga kerja. Menurut UU 20/2008, usaha kecil memiliki:

• Jumlah karyawan: 5–19 orang.
• Aset: Rp50 juta–Rp500 juta.
• Omzet tahunan: Rp300 juta–Rp2,5 miliar.

Kategori ini mencakup bisnis seperti toko kelontong menengah, restoran kecil, atau usaha jasa dengan tim yang lebih terstruktur.

• Usaha Menengah

Di atas usaha kecil, terdapat usaha menengah yang skalanya lebih besar, meski tetap belum masuk kategori perusahaan besar. Kriterianya adalah:

• Jumlah karyawan: 20–99 orang.
• Aset: Rp500 juta–Rp10 miliar.
• Omzet tahunan: Rp2,5 miliar–Rp50 miliar.

Jenis usaha ini umumnya sudah memiliki sistem manajemen yang lebih rapi, dengan jaringan distribusi yang lebih luas.

Pajak UMKM

Selain mengenali kategorinya, pelaku UMKM juga wajib memahami aturan perpajakan yang berlaku. Aturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta diperjelas lewat beberapa peraturan pemerintah.

Saat mendaftarkan usaha ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), pelaku UMKM akan menerima Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Dari dokumen inilah dapat diketahui jenis pajak yang harus dipenuhi sesuai aktivitas usaha.

Beberapa jenis pajak yang umumnya berlaku bagi UMKM antara lain:

• PPh Pasal 4 ayat 2 (PPh Final) – dikenakan pada penghasilan usaha tertentu.
• PPh Pasal 21 – berlaku jika UMKM memiliki karyawan yang menerima gaji.
• PPh Pasal 23 – dikenakan jika ada transaksi jasa dengan pihak lain.

Khusus untuk UMKM, aturan mengenai pajak final diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan diperbarui dengan kebijakan tarif terbaru. Intinya, wajib pajak dengan omzet tahunan di bawah Rp4,8 miliar dikenakan PPh Final sebesar 0,5% dari omzet.

Cara Menghitung Pajak UMKM

Menghitung kewajiban pajak UMKM sebenarnya cukup sederhana. Pelaku usaha cukup menjumlahkan seluruh omzet per bulan, kemudian mengalikan dengan tarif pajak 0,5%.

Contoh:
Jika omzet bulanan usaha Anda Rp100 juta, maka pajak yang harus dibayar adalah Rp100 juta x 0,5% = Rp500 ribu.

Setoran pajak ini wajib dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, bersamaan dengan laporan SPT Masa PPh Final.

UMKM bukan sekadar usaha kecil yang bergerak di level rumahan. Di balik ukurannya yang sederhana, mereka menyimpan kekuatan besar dalam menopang ekonomi nasional. Memahami kriteria UMKM sekaligus aturan pajaknya menjadi bekal penting bagi para pelaku usaha agar dapat berkembang secara legal, tertib administrasi, sekaligus siap naik kelas ke jenjang yang lebih besar.

Apabila Anda sedang menghadapi beragam permasalahan terkait pajak, konsultan pajak kami hadir sebagai solusi terpercaya dan profesional untuk Anda. Kami menyediakan layanan konsultasi pajak secara online yang dapat diakses melalui nomor kontak 085183003742 atau kunjungi halaman ini. Kami memahami pentingnya optimasi pembayaran pajak bagi bisnis Anda agar tidak memberatkan keuangan. Dengan bantuan konsultan pajak yang handal, Anda dapat memastikan bahwa urusan perpajakan bisnis Anda dikelola dengan efisien dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jangan ragu untuk menghubungi kami dan berkonsultasi mengenai berbagai aspek perpajakan yang Anda hadapi. Kami siap membantu Anda mencapai kepatuhan pajak yang optimal dan mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih baik.