Jasa Konsultan Pajak – DJP atau Direktorat Jenderal Pajak telah mengirimkan Surat Tagihan Pajak (STP) kepada wajib pajak yang namanya tercantum dalam daftar nominatif, yang juga dikenal sebagai hasil dari penelitian kepatuhan formal. Jika Anda merasa bingung dengan keberadaan nama Anda dalam Surat Tagihan Pajak ini, mengkonsultasikan atau meminta saran dari konsultan pajak dapat membantu menyelesaikan masalah ini. Konsultan pajak tidak hanya memberikan saran, tetapi juga membantu menangani berbagai urusan perpajakan Anda. Perlu dicatat bahwa ketentuan terkait Surat Tagihan Pajak diatur dalam SE-05/PJ/2022, yang mencakup kriteria untuk wajib pajak yang masuk dalam penerbitan STP.

Baca juga: Memahami Peran Penting Jasa Pajak dalam Perekonomian

Wajib pajak yang terdaftar dalam daftar nominatif untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak adalah mereka yang mungkin telah melakukan kesalahan dalam pembayaran atau pelaporan PPh (Pajak Penghasilan). Hal ini bisa disebabkan oleh kesalahan dalam perhitungan atau penulisan, yang kemudian mengakibatkan kekurangan dalam penyetoran pajak dan berpotensi dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut termasuk bunga dan denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), seperti Pasal 7, Pasal 14 ayat 4, Pasal 25 ayat 9, dan Pasal 27 ayat 5D, serta ketentuan lainnya.

Penelitian kepatuhan formal dilakukan oleh otoritas pajak di KPP, yang bertanggung jawab atas pengawasan dan tugas administratif terkait semua wajib pajak. Proses ini meliputi analisis data, validasi informasi, dan penilaian terhadap kewajiban formal perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Selain daftar nominatif untuk penerbitan STP, SE-05/PJ/2022 juga mengatur daftar nominatif lainnya, seperti:

• Daftar Nominatif untuk Surat Himbauan: Daftar ini berisi wajib pajak yang disarankan untuk mengkukuhkan status mereka sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak), melakukan koreksi laporan pajak, memenuhi kewajiban angsuran pajak, dan mematuhi kewajiban formal perpajakan lainnya.
• Daftar Nominatif untuk Usulan Pemeriksaan PKP: Daftar ini mencakup wajib pajak yang memiliki peredaran usaha atau pendapatan bruto melebihi Rp4,8 miliar dalam satu periode buku, namun belum melaporkan bisnis mereka untuk menjadi PKP.
• Daftar Nominatif untuk Surat Teguran: Daftar ini mencakup wajib pajak yang belum mengajukan laporan pajak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
• Daftar Nominatif untuk Usulan Perubahan Administrasi: Daftar ini mencakup wajib pajak yang akan mengalami perubahan dalam fasilitas atau layanan perpajakan mereka, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Tagihan Pajak tidak hanya mengatur penagihan pajak kepada wajib pajak, tetapi juga mengelola berbagai situasi yang memerlukan perhatian khusus dari Direktorat Jenderal Pajak. Selain melakukan penelitian kepatuhan formal, Direktorat Jenderal Pajak juga secara rutin memantau laporan pajak yang diajukan oleh wajib pajak. Jika Anda menghadapi Surat Tagihan Pajak, mengajukan bantuan kepada konsultan pajak dapat membantu memudahkan proses yang harus Anda lalui. Mereka akan membimbing Anda melalui prosedur yang tepat dan memberikan nasihat yang diperlukan untuk menangani masalah perpajakan Anda dengan efisien.

Apabila Anda sedang menghadapi beragam permasalahan terkait pajak, konsultan pajak kami hadir sebagai solusi terpercaya dan profesional untuk Anda. Kami menyediakan layanan konsultasi pajak secara online yang dapat diakses melalui nomor kontak 082180008086 atau kunjungi halaman ini. Kami memahami pentingnya optimasi pembayaran pajak bagi bisnis Anda agar tidak memberatkan keuangan. Dengan bantuan konsultan pajak yang handal, Anda dapat memastikan bahwa urusan perpajakan bisnis Anda dikelola dengan efisien dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jangan ragu untuk menghubungi kami dan berkonsultasi mengenai berbagai aspek perpajakan yang Anda hadapi. Kami siap membantu Anda mencapai kepatuhan pajak yang optimal dan mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih baik.