Jasa Konsultasi Pajak –  Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah dokumen administrasi penting dalam sistem perpajakan yang digunakan untuk berbagai tujuan. Di antaranya adalah menagih pajak yang belum dibayar, memberitahukan jumlah pajak yang terutang, mengembalikan kelebihan pembayaran pajak, serta mengenakan sanksi administrasi akibat pelanggaran perpajakan. Jika Anda, sebagai wajib pajak, merasa kesulitan atau bingung dalam mengelola kewajiban perpajakan, berkonsultasi dengan konsultan pajak bisa menjadi solusi yang tepat. Artikel ini akan membantu Anda memahami lebih dalam tentang SKP dan beberapa aspek penting terkait lainnya.

Baca juga: Pahami Pajak Jasa Maklon, Panduan Lengkap untuk Pengusaha

SKP yang Bisa Dibatalkan

Wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan SKP yang telah diterbitkan jika ditemukan kesalahan atau ketidakakuratan selama proses pemeriksaan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), khususnya pada Pasal 1 ayat 1 huruf D. Proses ini melibatkan diskusi antara wajib pajak dan pemeriksa pajak, yang biasanya berlangsung dalam pertemuan akhir pemeriksaan. Selama pertemuan ini, kedua pihak akan membahas temuan pemeriksaan dan menyusun berita acara yang mencatat pokok-pokok yang disetujui dan tidak disetujui, termasuk perhitungan sanksi administratif. Berita acara tersebut harus ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Namun, jika wajib pajak tidak menghadiri pembahasan akhir dalam waktu yang telah ditentukan, permohonan pembatalan SKP dapat ditolak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga memiliki kewenangan untuk memeriksa wajib pajak guna memastikan bahwa mereka telah memenuhi kewajiban perpajakan atau untuk tujuan pemeriksaan lainnya.

Persyaratan Pengajuan Pembatalan SKP

Tidak semua SKP dapat dibatalkan dengan cara yang sama. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sebelum mereka bisa mengajukan pembatalan SKP, di antaranya:

• SKP tidak disinggung dalam proses pembetulan – Surat Ketetapan Pajak yang diusulkan untuk pembatalan tidak boleh menjadi bagian dari pembetulan yang telah dilakukan sebelumnya, dan tidak ada kesempatan diskusi sebelumnya.
• Tidak diajukan untuk tujuan pengurangan sanksi administrasi – Permohonan ini tidak boleh bertujuan untuk mengurangi atau menghapus sanksi administrasi yang sudah diterapkan.
• Permohonan penghapusan sanksi administrasi harus dicabut – Jika wajib pajak sebelumnya telah mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, maka permohonan tersebut harus dicabut sebelum mengajukan pembatalan SKP.

Pembatalan SKP hanya dapat diajukan apabila semua syarat di atas terpenuhi. Permohonan tidak akan diproses jika wajib pajak telah mengajukan keberatan atas SKP, meskipun keberatan tersebut ditolak atau tidak diproses lebih lanjut.

Ketentuan Pengajuan Pembatalan SKP

Terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh wajib pajak ketika mengajukan pembatalan SKP. Pertama, setiap SKP hanya dapat diajukan untuk pembatalan satu kali. Permohonan ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, disertai penjelasan mengenai alasan mengapa pembahasan akhir tidak dilakukan, atau mengapa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) tidak diterbitkan.

Untuk memastikan bahwa semua persyaratan dipenuhi, wajib pajak dapat menggunakan jasa konsultan pajak yang akan membantu menyusun dan mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengajuan Permohonan ke KPP Terdaftar

Wajib pajak yang ingin mengajukan pembatalan SKP harus menandatangani surat permohonan tersebut secara langsung, atau menggunakan surat kuasa khusus yang sah jika permohonan diajukan oleh pihak lain. Surat permohonan pembatalan SKP harus ditujukan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar.

Pembatalan SKP yang Tidak Dapat Diproses

Ada beberapa kondisi di mana pembatalan SKP tidak dapat diproses. Salah satunya adalah ketika Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) diterbitkan berdasarkan pernyataan tertulis dari wajib pajak sendiri. Dalam hal ini, pembatalan tidak bisa diajukan. Aturan ini tertuang dalam Pasal 22 ayat 5 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa pembatalan SKP hasil pemeriksaan hanya dapat dilakukan satu kali.

Namun, jika SKP diterbitkan tanpa adanya surat pemberitahuan hasil verifikasi atau tanpa adanya pembahasan akhir hasil verifikasi dengan wajib pajak, maka pembatalan SKP tetap dapat diajukan.

Pentingnya Memahami Proses Pembatalan SKP

Mengetahui proses pembatalan SKP dapat membantu wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih baik. Jika terdapat ketidaksesuaian dalam penerbitan SKP, wajib pajak harus segera mengambil langkah yang tepat untuk mengajukan pembatalan. Hal ini tidak hanya penting untuk menjaga kepatuhan perpajakan, tetapi juga untuk menghindari sanksi administrasi yang lebih besar di kemudian hari.

Berkonsultasi dengan konsultan pajak dapat memberikan panduan lebih rinci dalam proses pengajuan pembatalan SKP. Para profesional ini memiliki pengetahuan mendalam tentang peraturan perpajakan yang berlaku dan dapat membantu wajib pajak mengelola proses dengan efisien, termasuk memastikan bahwa setiap dokumen yang diperlukan sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Dengan demikian, memahami ketentuan dan prosedur terkait SKP akan sangat membantu wajib pajak untuk menjaga kepatuhan perpajakan sekaligus meminimalkan potensi kesalahan yang dapat berujung pada sanksi administratif.

Apabila Anda sedang menghadapi beragam permasalahan terkait pajak, konsultan pajak kami hadir sebagai solusi terpercaya dan profesional untuk Anda. Kami menyediakan layanan konsultasi pajak secara online yang dapat diakses melalui nomor kontak 082180008086 atau kunjungi halaman ini. Kami memahami pentingnya optimasi pembayaran pajak bagi bisnis Anda agar tidak memberatkan keuangan. Dengan bantuan konsultan pajak yang handal, Anda dapat memastikan bahwa urusan perpajakan bisnis Anda dikelola dengan efisien dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jangan ragu untuk menghubungi kami dan berkonsultasi mengenai berbagai aspek perpajakan yang Anda hadapi. Kami siap membantu Anda mencapai kepatuhan pajak yang optimal dan mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih baik.