Konsultasi Pajak – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah salah satu strategi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan zona ekonomi tertentu. KEK dirancang untuk menarik investasi dengan menawarkan berbagai fasilitas dan insentif, termasuk keringanan pajak yang signifikan. Salah satu insentif utama yang diberikan adalah pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang dan jasa tertentu. Sebagai wajib pajak, memahami kebijakan seperti ini sangat penting untuk mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih efisien. Jika menghadapi kendala, Anda dapat meminta bantuan konsultan pajak di Jakarta untuk mendapatkan solusi terbaik.

Baca juga: Panduan Cerdas PPN Jasa Pialang: Apa yang Perlu Anda Ketahui dari PMK 67/2022?

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 237 Tahun 2020 yang terakhir diubah menjadi PMK No. 33 Tahun 2021, terdapat pengaturan khusus mengenai perlakuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai di KEK. Berdasarkan peraturan tersebut, Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu yang digunakan di KEK dibebaskan dari PPN. Sesuai Pasal 22 PMK Nomor 33/PMK.010/2021, terdapat beberapa jenis transaksi yang tidak dikenakan PPN, yaitu:

• Penyerahan BKP Berwujud Tertentu

BKP yang berasal dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP), kawasan bebas, atau Tempat Penimbunan Berikat (TPB) kepada badan usaha atau pelaku usaha di KEK tidak dipungut PPN.

• Impor BKP Berwujud Tertentu

Barang kena pajak berwujud yang diimpor oleh badan usaha atau pelaku usaha ke dalam KEK juga mendapatkan fasilitas bebas PPN.

• Pemasukan Barang Konsumsi

Barang konsumsi yang dimasukkan ke KEK pariwisata oleh badan usaha atau pelaku usaha tidak dikenakan PPN.

• Penyerahan Antar Badan Usaha

BKP berwujud tertentu yang diserahkan antar badan usaha atau pelaku usaha di dalam KEK juga termasuk dalam transaksi yang tidak dipungut PPN.

• Penyerahan JKP dan BKP Tidak Berwujud di Dalam KEK

Jasa seperti persewaan tanah dan/atau bangunan yang diserahkan antar pelaku usaha dalam KEK yang sama atau KEK lain juga bebas dari PPN.

• Penggunaan JKP dan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean

Barang atau jasa yang berasal dari luar daerah pabean dan digunakan di KEK oleh badan usaha atau pelaku usaha mendapatkan pembebasan PPN.

Definisi Barang Kena Pajak Tertentu

Dalam Pasal 23 ayat (1) PMK No. 33/PMK.010/2021, BKP tertentu mencakup:

• Barang Modal

Barang seperti tanah, bangunan, peralatan, mesin, dan suku cadang yang diperlukan untuk proses produksi atau pengembangan KEK.

• Bahan Baku dan Penunjang

Meliputi bahan baku, bahan penolong, dan barang lain yang diperlukan untuk kegiatan menciptakan jasa atau pengembangan teknologi.

• Barang untuk Kegiatan Industri dan Logistik

Barang yang dirancang untuk penyimpanan, perakitan, pengemasan, pendistribusian, perbaikan, atau pengkondisian mesin dalam sektor manufaktur dan logistik.

Jasa Kena Pajak Tertentu

Selain BKP, Pasal 23 ayat (2) PMK No. 33/PMK.010/2021 juga mengatur mengenai JKP tertentu yang mendapatkan pembebasan PPN. Jasa-jasa tersebut antara lain:

• Jasa percetakan.
• Jasa perbaikan dan perawatan kapal laut serta pesawat udara.
• Jasa pengurusan pengangkutan barang ekspor.
• Jasa konstruksi untuk pembangunan di KEK.
• Jasa teknologi informasi.
• Jasa penelitian dan pengembangan.
• Jasa persewaan alat angkut udara dan kapal laut.

Jika Anda mengalami kesulitan dalam memahami atau mengelola perpajakan terkait hal ini, konsultasi dengan konsultan pajak di Jakarta dapat membantu menemukan solusi yang tepat.

Barang Konsumsi di KEK Pariwisata

Menurut Pasal 23 ayat (4) PMK No. 33/PMK.010/2021, barang konsumsi yang mendapatkan fasilitas bebas PPN mencakup barang yang:

• Digunakan sebagai bahan baku usaha untuk menghasilkan jasa di KEK Pariwisata.
• Memiliki masa penggunaan singkat.
• Digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan jasa.
• Tidak dimaksudkan untuk digunakan di luar KEK.

Apabila Anda sedang menghadapi beragam permasalahan terkait pajak, konsultan pajak kami hadir sebagai solusi terpercaya dan profesional untuk Anda. Kami menyediakan layanan konsultasi pajak secara online yang dapat diakses melalui nomor kontak 082180008086 atau kunjungi halaman ini. Kami memahami pentingnya optimasi pembayaran pajak bagi bisnis Anda agar tidak memberatkan keuangan. Dengan bantuan konsultan pajak yang handal, Anda dapat memastikan bahwa urusan perpajakan bisnis Anda dikelola dengan efisien dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jangan ragu untuk menghubungi kami dan berkonsultasi mengenai berbagai aspek perpajakan yang Anda hadapi. Kami siap membantu Anda mencapai kepatuhan pajak yang optimal dan mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih baik.