Pemerintah telah memperkenalkan kemudahan baru dalam proses pembuatan bukti potong pajak penghasilan bagi karyawan, baik yang tercakup dalam PPh Pasal 21 maupun Pasal 26. Hal ini dilakukan melalui aplikasi bernama e-Bupot 21/26. Langkah ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 yang mulai berlaku sejak tanggal 19 Januari 2024. Peraturan ini menggantikan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebelumnya, yakni PER-14/PJ/2013.
Beberapa poin penting dalam peraturan ini adalah mengenai perubahan aplikasi pelaporan dari yang sebelumnya berbasis desktop (e-spt) menjadi aplikasi berbasis web (e-Bupot 21/26).
Salah satu aspek utama yang diatur dalam peraturan ini adalah perubahan aplikasi pelaporan. Aplikasi pelaporan elektronik telah beralih dari yang semula berbasis desktop (e-SPT) menjadi berbasis web (e-Bupot 21/26). Hal ini merupakan salah satu upaya penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan praktis dalam pelaporan pajak.
Selain itu, bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 dan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 kini dibuat dalam bentuk dokumen elektronik melalui Aplikasi e-Bupot 21/26 yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Proses pengiriman dokumen elektronik ini dilakukan oleh pemotong pajak melalui aplikasi e-Bupot 21/26 yang tersedia di situs web resmi Direktorat Jenderal Pajak dan penyedia jasa aplikasi perpajakan.
Perubahan tidak hanya terbatas pada aplikasi pelaporan, tetapi juga pada bentuk formulir yang digunakan. Formulir-formulir ini disesuaikan dengan kebutuhan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 dan fasilitas perpajakan lainnya. Selain itu, bukti potong bulanan juga ditambahkan ke dalam ketentuan baru ini, yang sebelumnya tidak diatur secara khusus.
Perubahan juga terjadi pada bentuk dan tanda tangan bukti pemotongan PPh Pasal 21/26 dan SPT Masa PPh Pasal 21/26. Jika sebelumnya dokumen-dokumen ini hanya tersedia dalam bentuk formulir kertas yang ditandatangani dan dipecat oleh pemotong pajak, kini dokumen elektronik juga menjadi opsi. Dokumen elektronik ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan tanda tangan elektronik yang sah.
Tindakan-tindakan ini menjadi bagian integral dari upaya Pemerintah dalam memfasilitasi proses administratif perpajakan serta meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam manajemen informasi pajak. Langkah-langkah tersebut, seperti penggunaan aplikasi e-Bupot 21/26 dan penerapan regulasi baru terkait pembuatan bukti potong dan pelaporan pajak, diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi pengusaha dan karyawan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan lebih tepat waktu dan akurat.
Dengan keberadaan aplikasi e-Bupot 21/26, proses administrasi perpajakan diharapkan menjadi lebih efisien dan terstruktur. Pelaksanaan aturan baru terkait penciptaan bukti potong dan pelaporan pajak diharapkan dapat mengurangi beban administratif bagi para pelaku usaha dan individu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Diharapkan, hal ini tidak hanya akan mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan dalam proses administrasi, tetapi juga meningkatkan akurasi data serta kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.
Selain manfaat praktis bagi pelaku usaha dan karyawan, perubahan ini juga memiliki implikasi positif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan nasional. Dengan adanya proses yang lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, pemerintah memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi pajak yang diperlukan untuk pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif. Hal ini akan membantu dalam mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik dari berbagai sektor ekonomi, serta meningkatkan penerimaan pajak yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan dan pembangunan infrastruktur.
Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, penggunaan aplikasi e-Bupot 21/26 juga merupakan langkah menuju digitalisasi dan modernisasi sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi administratif dan memperkuat kapasitas institusi dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital saat ini.
Dengan demikian, langkah-langkah ini mencerminkan komitmen Pemerintah dalam memperbaiki dan menyempurnakan sistem perpajakan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi negara. Di tengah dinamika global dan tuntutan akan tata kelola yang baik, peningkatan efisiensi dan transparansi dalam administrasi perpajakan menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.