Tax concept of interest rate and dividends Calculation of income and return on investment as a percentage of the stock market. Close-up view of charts throughout stocks on background


Jasa Konsultasi Pajak – Bagi pelaku usaha, kewajiban pajak adalah bagian tak terpisahkan dari aktivitas bisnis sehari-hari. Namun, tahukah Anda bahwa dalam kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat dibebaskan dari pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) oleh pihak ketiga? Pembebasan ini diberikan melalui dokumen resmi yang disebut Surat Keterangan Bebas Pajak atau SKB PPh, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan SKB, beban administrasi dan keuangan Anda bisa lebih ringan, sehingga arus kas usaha menjadi lebih efisien.

Baca juga: PPN Jasa Luar Negeri: Cara Cermat Menghitung dan Melaporkan Pajak atas Jasa dari Luar Negeri

Bagi Anda yang berdomisili di ibu kota, Konsultan Pajak Jakarta bisa menjadi mitra strategis dalam membantu proses pengajuan SKB ini agar sesuai prosedur dan tepat sasaran.

Mengenal Lebih Dekat Surat Keterangan Bebas Pajak (SKB PPh)

Surat Keterangan Bebas Pajak (SKB PPh) merupakan dokumen legal yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tertentu tidak dikenakan pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak ketiga. SKB ini meliputi pembebasan atas:

  • PPh Pasal 21 (pemotongan atas gaji atau penghasilan sejenis),
  • PPh Pasal 22 (pemungutan atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah atau badan tertentu),
  • PPh Pasal 22 Impor, dan
  • PPh Pasal 23 (pemotongan atas penghasilan seperti sewa, jasa teknik, dan lain-lain).

Pembebasan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, salah satunya adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-1/PJ/2011 yang telah diubah dengan PER-21/PJ/2014.

Siapa Saja yang Berhak Mengajukan SKB PPh?

Tidak semua Wajib Pajak dapat serta-merta mendapatkan SKB. Berdasarkan regulasi yang ada, SKB hanya diberikan kepada Wajib Pajak yang dapat membuktikan bahwa mereka tidak akan terkena kewajiban PPh dalam situasi tertentu. Berikut beberapa kategori Wajib Pajak yang dapat mengajukan SKB:

  • Wajib Pajak yang Masih Tahap Investasi atau Belum Produksi Komersial

Perusahaan yang masih dalam fase pembangunan atau investasi dan belum menghasilkan pendapatan dari kegiatan usahanya.

  • Wajib Pajak yang Menanggung Kerugian Fiskal

Jika dalam laporan pajak atau hasil audit fiskal sebelumnya menunjukkan kerugian, dan kerugian tersebut masih bisa dikompensasikan pada tahun berjalan.

  • Wajib Pajak yang Sudah Membayar Lebih Besar dari Kewajiban PPh Masa Depan

Individu atau badan usaha yang telah membayar pajak lebih besar dari perkiraan pajak yang akan terutang ke depan.

  • Wajib Pajak dengan Penghasilan yang Hanya Dikenakan PPh Final

Misalnya pengusaha mikro dengan omzet di bawah batas tertentu yang dikenai tarif final berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 (saat ini telah diperbarui dengan ketentuan yang berlaku).

Bagaimana Cara Mengajukan SKB PPh?

Pengajuan SKB harus mengikuti prosedur formal yang ditetapkan DJP. Agar prosesnya berjalan lancar, berikut langkah-langkah praktis yang bisa Anda lakukan:

  • Siapkan Dokumen dan Data Pendukung

Sebelum mengajukan, pastikan Anda telah menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun sebelumnya. Wajib pajak baru yang masih tahap investasi tidak diwajibkan menyerahkan SPT terlebih dahulu.

  • Gunakan Formulir Resmi dari DJP

Permohonan SKB harus diajukan secara tertulis menggunakan formulir yang ditentukan dalam Lampiran PER-21/PJ/2014. Formulir ini berisi rincian identitas, alasan permohonan, serta perhitungan PPh yang diperkirakan akan jatuh tempo di tahun pajak berjalan.

  • Sertakan Estimasi PPh Terutang

Dalam permohonan, cantumkan estimasi pajak yang akan terutang agar menjadi dasar pertimbangan KPP saat menilai layak atau tidaknya pemberian SKB. Perhitungan ini harus realistis dan disusun berdasarkan data yang sahih.

  • Ajukan Permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Permohonan resmi beserta lampiran dokumen disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. DJP akan meninjau dokumen Anda, dan jika memenuhi syarat, SKB akan diterbitkan.

Mengapa Perlu Bantuan Konsultan Pajak?

Meskipun pengajuan SKB dapat dilakukan secara mandiri, proses administratif dan pemahaman terhadap regulasi yang kompleks bisa menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, menggunakan jasa Konsultan Pajak Jakarta dapat menjadi pilihan cerdas. Berikut manfaatnya:

  • Membantu kelengkapan dokumen dan formulir
  • Menghitung estimasi PPh secara akurat
  • Memastikan permohonan sesuai dengan ketentuan DJP
  • Mendampingi komunikasi dan klarifikasi dengan KPP

Dengan bantuan profesional, risiko penolakan SKB bisa diminimalkan, dan Anda dapat lebih fokus pada pengembangan usaha.

Apabila Anda sedang menghadapi beragam permasalahan terkait pajak, konsultan pajak kami hadir sebagai solusi terpercaya dan profesional untuk Anda. Kami menyediakan layanan konsultasi pajak secara online yang dapat diakses melalui nomor kontak 085183003742 atau kunjungi halaman ini. Kami memahami pentingnya optimasi pembayaran pajak bagi bisnis Anda agar tidak memberatkan keuangan. Dengan bantuan konsultan pajak yang handal, Anda dapat memastikan bahwa urusan perpajakan bisnis Anda dikelola dengan efisien dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jangan ragu untuk menghubungi kami dan berkonsultasi mengenai berbagai aspek perpajakan yang Anda hadapi. Kami siap membantu Anda mencapai kepatuhan pajak yang optimal dan mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih baik.

blog

Comments are disabled.