Konsultan Pajak – Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan kebijakan besar pada tahun 2025 yaitu peluncuran Amnesti Pajak Volume III, sebuah strategi fiskal yang telah diuji dua kali sebelumnya, pada tahun 2016 dan 2022. Tujuannya terdengar menjanjikan: mendorong wajib pajak untuk mengungkapkan kekayaan yang tersembunyi, terutama di negara-negara bebas pajak, dan memberikan pembebasan dari sanksi pidana maupun administratif sebagai imbalan atas kejujuran baru mereka. Namun, seiring waktu, kebijakan ini tidak hanya menuai pujian tetapi juga kritik tajam, terutama terkait isu keadilan sosial dan fiskal.

Baca juga: PPN Jasa Luar Negeri: Cara Cermat Menghitung dan Melaporkan Pajak atas Jasa dari Luar Negeri

Apa Itu Amnesti Pajak?

Amnesti pajak adalah program pemerintah yang memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan aset yang belum dilaporkan dengan imbalan pembebasan dari sanksi serta pengurangan kewajiban pajak. Sebagai gantinya, mereka hanya perlu membayar uang tebusan yang jauh lebih rendah dibandingkan tarif pajak normal. Program ini menghapus kemungkinan tuntutan pidana, memberi jalan aman bagi mereka yang sebelumnya melakukan penghindaran pajak.

Dalam pelaksanaan sebelumnya pada tahun 2016, amnesti pajak berhasil menarik 956.793 peserta dan mengungkap total aset mencapai Rp4.854,63 triliun. Namun, pendapatan negara dari program ini hanya Rp62 triliun, jauh dari target awal Rp103 triliun. Meski angka-angka ini mengesankan secara nominal, muncul pertanyaan serius: apakah hasil tersebut sebanding dengan potensi jangka panjang yang dikorbankan?

Dukungan: Menambah Kas Negara dan Meningkatkan Kepatuhan

Pemerintah dan pendukung kebijakan ini berargumen bahwa amnesti pajak adalah langkah strategis untuk menarik dana yang selama ini “hilang” ke luar negeri. Dengan skema ini, pemerintah berharap akan terjadi repatriasi aset, peningkatan basis pajak, dan perbaikan kepatuhan sukarela.

Di sisi lain, konsultan pajak juga melihat amnesti sebagai solusi pragmatis dalam sistem perpajakan yang rumit. Dalam kondisi ketika banyak wajib pajak bingung dengan aturan perpajakan, amnesti menjadi jalan tengah yang memungkinkan mereka memperbaiki laporan tanpa takut dihukum. Konsultan Pajak Jakarta misalnya, kerap menerima pertanyaan dari klien-klien yang ingin “bersih-bersih” catatan perpajakan mereka lewat program ini.

Kritik: Menciptakan Ketidakadilan dan Mendorong Moral Hazard

Meski demikian, program ini juga mendapat banyak kecaman. Salah satu kritik utama datang dari aspek keadilan. Masyarakat kelas bawah yang setiap bulan membayar pajak secara otomatis melalui pemotongan gaji (PPh 21), serta membayar pajak konsumsi (PPN), tidak pernah diberi kesempatan serupa. Sementara itu, para penghindar pajak kelas atas diberi “karpet merah” untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa risiko hukum.

Kritikus menyebut bahwa program ini menciptakan moral hazard—wajib pajak bisa sengaja menghindar dengan keyakinan bahwa pemerintah suatu hari akan memberikan amnesti lagi. Jika pengampunan terus diulang, maka tidak akan ada insentif untuk patuh dari awal. Hal ini justru memperburuk kepatuhan jangka panjang dan merusak legitimasi sistem perpajakan itu sendiri.

Ketimpangan yang Makin Lebar

Dalam praktiknya, amnesti pajak kerap dinikmati oleh kelompok elit ekonomi—pemilik perusahaan besar, investor luar negeri, dan individu berpenghasilan tinggi yang mampu menyembunyikan aset mereka secara strategis. Sementara itu, pedagang pasar, pengemudi ojek online, dan pekerja lepas tetap dikenai pajak melalui berbagai mekanisme yang kini semakin diperluas ke sektor informal.

Langkah ini justru memperlebar jurang ekonomi antara kaya dan miskin. Negara terlihat lembut pada mereka yang melanggar dalam skala besar, tetapi keras terhadap masyarakat kecil yang tertib. Hal ini menciptakan ketidakadilan struktural, yang dalam jangka panjang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi fiskal.

Alternatif: Reformasi Bukan Pengampunan

Jika pemerintah benar-benar ingin memperbaiki kepatuhan dan meningkatkan pendapatan negara, maka fokus seharusnya bukan pada pengampunan berkala, melainkan pada reformasi sistemik. Reformasi itu antara lain:

• Penyederhanaan aturan perpajakan agar mudah dipahami dan dipatuhi.
• Peningkatan sistem pengawasan berbasis data dan teknologi.
• Peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga pajak.
• Pemberian insentif fiskal yang adil dan tidak diskriminatif.

Dengan cara ini, pemerintah tidak hanya mengejar pemasukan jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi keuangan negara dalam jangka panjang.

Apabila Anda sedang menghadapi beragam permasalahan terkait pajak, konsultan pajak kami hadir sebagai solusi terpercaya dan profesional untuk Anda. Kami menyediakan layanan konsultasi pajak secara online yang dapat diakses melalui nomor kontak 085183003742 atau kunjungi halaman ini. Kami memahami pentingnya optimasi pembayaran pajak bagi bisnis Anda agar tidak memberatkan keuangan. Dengan bantuan konsultan pajak yang handal, Anda dapat memastikan bahwa urusan perpajakan bisnis Anda dikelola dengan efisien dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jangan ragu untuk menghubungi kami dan berkonsultasi mengenai berbagai aspek perpajakan yang Anda hadapi. Kami siap membantu Anda mencapai kepatuhan pajak yang optimal dan mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih baik.