Jasa Pajak – NPWP Sementara kerap muncul dalam sistem Direktorat Jenderal Pajak ketika seseorang menerima penghasilan, tetapi data yang tercatat tidak terbaca dengan benar. Baik pihak pemberi penghasilan (pemotong pajak) maupun penerima penghasilan perlu memahami bahwa penggunaan nomor ini hanya bersifat sementara dan tetap menyimpan potensi risiko apabila tidak segera diselesaikan.
Baca juga: Mengupas Cara Hitung Pajak Restoran (PB1) dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
Mengapa NPWP Bersifat Sementara?
Ada sejumlah alasan yang menyebabkan penggunaan NPWP Sementara dengan tipe 99900000000999000. Salah satunya adalah sistem Dukcapil yang belum memverifikasi atau memvalidasi Nomor Induk Kependudukan (NIK). Walaupun NIK yang dimiliki sah, sistem DJP mungkin belum mencocokkannya dengan data NPWP. Akibatnya, ketika perusahaan atau pemberi penghasilan hendak menerbitkan sertifikat pemotongan pajak atas nama karyawan, sistem tidak mampu mengidentifikasi NIK tersebut.
Solusi yang Diberikan
Untuk mengatasi kendala ini, DJP menyediakan NPWP Sementara agar proses pemotongan pajak tetap berjalan. Dengan begitu, sertifikat pemotongan pajak dapat diterbitkan terlebih dahulu sembari proses pendaftaran atau pencocokan NIK berlangsung di belakang layar. Namun, penting diingat bahwa penggunaan NPWP Sementara tidak bersifat permanen. Agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, pencocokan NIK harus segera diselesaikan.
Dampak bagi Pihak Pemotong Pajak
Bagi penyedia penghasilan, penggunaan NPWP Sementara dapat menimbulkan beberapa risiko. Selama kode 99900000000999000 masih digunakan, sertifikat pemotongan PPh Tahunan (1721 A1/A2 atau BPA1/BPA2) tidak dapat diterbitkan. Selain itu, sebelum pembuatan sertifikat tahunan dilakukan, perusahaan harus menunggu hingga karyawan mendaftarkan serta memvalidasi NIK mereka. Jika sebelumnya sudah mengajukan Laporan Pajak PPh 21 bulanan menggunakan NPWP Sementara, maka laporan tersebut juga harus diperbarui agar data sesuai.
Dampak bagi Penerima Penghasilan
Tidak hanya pemberi kerja, penerima penghasilan pun bisa menghadapi kendala apabila sertifikat pemotongan pajak mereka diterbitkan dengan NPWP Sementara. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, misalnya, tidak otomatis mencakup sertifikat pemotongan tersebut. Selain itu, kesulitan mungkin timbul ketika hendak mengajukan klaim pengurangan atau pengembalian pajak. Bahkan, ada kemungkinan pajak yang seharusnya dipotong oleh perusahaan justru harus dikembalikan oleh penerima penghasilan.
Langkah yang Perlu Dilakukan
Untuk mencegah terjadinya masalah, ada beberapa hal yang wajib diperhatikan. Pekerja harus memastikan NIK yang dimiliki sudah valid dan terbaca dalam sistem DJP. Apabila belum, NIK perlu segera didaftarkan melalui akun Coretax DJP. Perusahaan juga wajib menunggu hingga NIK karyawan valid sebelum menerbitkan sertifikat pemotongan tahunan. Selain itu, data yang sebelumnya masih menggunakan NPWP Sementara harus segera diperbaiki setelah NIK sah dan terhubung.
Perlu digarisbawahi bahwa NPWP Sementara tidak dapat dijadikan solusi jangka panjang. Sejak diberlakukannya sistem DJP Coretax, validitas NIK menjadi syarat utama untuk penerbitan Sertifikat Pemotongan Pajak Pasal 21 Formulir A1 bagi karyawan tetap. Jika sebelumnya NPWP Sementara masih dapat digunakan untuk pelaporan bulanan, kini cara tersebut tidak lagi berlaku. Hal ini karena sistem Coretax tidak menganggap data yang dimasukkan melalui NPWP Sementara sebagai informasi yang valid, berbeda dengan sistem lama yang masih memungkinkan penginputan manual.
Dengan demikian, baik perusahaan maupun karyawan harus proaktif memastikan data perpajakan mereka tercatat dengan benar. Validitas NIK bukan sekadar formalitas, melainkan kunci agar kewajiban perpajakan dapat terlaksana dengan lancar dan tanpa hambatan di masa mendatang.
Apabila Anda sedang menghadapi beragam permasalahan terkait pajak, konsultan pajak kami hadir sebagai solusi terpercaya dan profesional untuk Anda. Kami menyediakan layanan konsultasi pajak secara online yang dapat diakses melalui nomor kontak 085183003742 atau kunjungi halaman ini. Kami memahami pentingnya optimasi pembayaran pajak bagi bisnis Anda agar tidak memberatkan keuangan. Dengan bantuan konsultan pajak yang handal, Anda dapat memastikan bahwa urusan perpajakan bisnis Anda dikelola dengan efisien dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jangan ragu untuk menghubungi kami dan berkonsultasi mengenai berbagai aspek perpajakan yang Anda hadapi. Kami siap membantu Anda mencapai kepatuhan pajak yang optimal dan mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih baik.