Konsultan Pajak – Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47 Tahun 2024, yang mengatur akses ke informasi pajak dan keuangan, baru-baru ini diberlakukan oleh pemerintah. Undang-undang ini memberikan pemerintah kewenangan untuk mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang tidak mematuhi ketentuan dalam Pertukaran Informasi Otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI). Sebagai wajib pajak, Anda perlu memahami berbagai informasi perpajakan yang relevan, meskipun mungkin Anda mengalami kesulitan dalam mengelola aspek perpajakan tersebut. Jangan khawatir, karena Anda dapat meminta bantuan dari konsultan pajak. Konsultan pajak ini dapat membantu Anda mengelola perpajakan secara efisien.
Baca juga: Optimisasi Kepatuhan Pajak untuk Penyedia Jasa Outsourcing
Mengapa Peraturan Baru Dikeluarkan?
Perubahan ketiga pada PMK 70/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, yang diatur dalam PMK 47/2024, akan mulai berlaku pada 8 Juni 2024. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum bagi lembaga jasa keuangan (LJK), lembaga lainnya, dan entitas lain terkait sinkronisasi laporan informasi keuangan untuk tujuan perpajakan. PMK 47/2024 juga berupaya memperketat pengaturan anti-penghindaran pajak sesuai dengan kriteria pelaporan yang berlaku umum.
Ketentuan-Ketentuan Dalam PMK 47/2024
Pasal 10A dari peraturan ini mengatur bahwa lembaga keuangan pelapor dilarang untuk membantu pembuatan rekening baru bagi individu atau badan usaha yang tidak mengikuti prosedur akuntansi rekening keuangan. Larangan ini mencakup berbagai jenis transaksi, seperti membuka rekening baru, melakukan setoran, penarikan, dan transfer dana.
Lebih lanjut, Pasal 30A menyatakan bahwa tidak ada pihak yang diperbolehkan menghindari kewajiban untuk mendapatkan informasi keuangan terkait pajak, termasuk lembaga keuangan, pimpinan dan/atau karyawan, pemegang rekening, penyedia jasa, dan pihak lain. Pengaturan atau metode yang dimaksudkan untuk kewajiban menghindari hal ini dianggap batal, dan pihak-pihak tersebut tetap diwajibkan untuk mematuhi ketentuan PMK 47/2024.
Sanksi Bagi Pelangga
Jika terdapat dugaan pelanggaran terhadap ketentuan ini, Direktur Jenderal Pajak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan. Pihak-pihak terkait dilarang memberikan informasi yang disembunyikan atau menyembunyikan informasi yang seharusnya diserahkan kepada otoritas pajak. Apabila terdapat tanda-tanda pelanggaran terhadap Pasal 9 dan/atau Pasal 10, Direktur Jenderal Pajak dapat meminta klarifikasi dari lembaga keuangan, lembaga lainnya, dan/atau entitas lain.
Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi atau diklarifikasi dalam waktu 14 hari setelah permintaan, Direktur Jenderal Pajak berhak mengeluarkan surat teguran tertulis. Jika hal ini diabaikan, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selama pemeriksaan, apabila ditemukan indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak akan mengumpulkan bukti sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
Implikasi Bagi Wajib Pajak
Pemerintah mengeluarkan PMK 47/2024 dengan tujuan untuk meningkatkan pemenuhan wajib pajak dan menghentikan penghindaran pajak. Peraturan ini tidak hanya memastikan akses data keuangan yang relevan dengan kepentingan perpajakan, tetapi juga memberikan landasan hukum yang kuat bagi otoritas pajak untuk menuntut pelanggar. PMK 47/2024 merupakan langkah penting untuk memperbaiki kepatuhan dan transparansi di sektor keuangan. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah berupaya membangun sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien, dengan penegakan hukum yang lebih ketat.
Para pelaku industri keuangan didorong untuk mematuhi peraturan ini untuk menghindari sanksi hukum yang berat. Bagi Anda sebagai wajib pajak yang masih mengalami kesulitan dalam mengelola perpajakan meskipun telah memahami berbagai informasi perpajakan, solusi terbaik adalah dengan berkonsultasi kepada konsultan pajak.
Apabila Anda sedang menghadapi beragam permasalahan terkait pajak, konsultan pajak kami hadir sebagai solusi terpercaya dan profesional untuk Anda. Kami menyediakan layanan konsultasi pajak secara online yang dapat diakses melalui nomor kontak 082180008086 atau kunjungi halaman ini. Kami memahami pentingnya optimalisasi pembayaran pajak bagi bisnis Anda agar tidak memberatkan keuangan. Dengan bantuan konsultan pajak yang handal, Anda dapat memastikan bahwa urusan perpajakan bisnis Anda dikelola dengan efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Jangan ragu untuk menghubungi kami dan berkonsultasi mengenai berbagai aspek perpajakan yang Anda hadapi. Kami siap membantu Anda mencapai pemenuhan pajak yang optimal dan mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih baik.