Konsultasi Pajak – Para konsultan pajak dapat membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih efisien dan efektif. Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terlibat dalam pasar ekspor, memahami dan mematuhi peraturan perpajakan sangatlah penting. Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), telah mengeluarkan regulasi baru yang memberikan dukungan khusus bagi UMKM, merupakan kabar baik bagi pelaku bisnis di sektor ini.
Baca juga: Memahami Peran Penting Jasa Pajak dalam Perekonomian
Regulasi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 Tahun 2023 tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman, yang diumumkan pada 13 Oktober 2023. PMK tersebut tidak hanya mengatur kebijakan terkait impor barang untuk pasar e-commerce, tetapi juga memberikan dukungan yang signifikan untuk ekspor UMKM.
Menurut Pasal 43 ayat 1 dari PMK Nomor 96 Tahun 2023, barang kiriman yang diekspor dengan berat kotor kurang dari 30 kg oleh pengekspor non-badan usaha harus dilaporkan kepada Bea Cukai melalui kantor pos menggunakan Consignment Note (CN). Persyaratan yang sama juga berlaku untuk barang impor yang dilaporkan dengan CN oleh pengekspor. CN harus mencakup berbagai informasi, seperti nama perusahaan pengangkut, nomor penerbangan atau kapal, nomor dan tanggal barang kiriman, tujuan dan asal negara, berat kotor, biaya pengangkutan, dan asuransi jika ada.
Selain itu, CN juga harus mencantumkan jenis, nomor, dan tanggal dokumen perizinan, serta informasi seperti nama pengirim, alamat, nomor telepon, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengirim, nama dan alamat penerima, serta kantor pabean yang digunakan untuk ekspor barang.
Penting bagi pelaku bisnis ekspor, terutama UMKM, untuk memahami persyaratan ini karena melibatkan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Konsultan pajak dapat membantu dalam manajemen pajak secara efisien, memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kepatuhan terhadap kebijakan perpajakan ini akan memudahkan proses ekspor barang bagi UMKM. Pelaku bisnis UMKM yang ingin terlibat dalam ekspor harus memastikan bahwa mereka memiliki badan hukum yang sesuai, seperti Perseroan Terbatas (PT). Setelah mendirikan PT, mereka harus melengkapi dokumen-dokumen legal, termasuk NPWP, identitas kepabeanan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Packing List, Invoice atau Faktur, Air Waybill (jika menggunakan jalur udara), dan Bill of Lading (jika menggunakan jalur laut).
Apabila Anda sedang menghadapi beragam permasalahan terkait pajak, konsultan pajak kami hadir sebagai solusi terpercaya dan profesional untuk Anda. Kami menyediakan layanan konsultasi pajak secara online yang dapat diakses melalui nomor kontak 082180008086 atau kunjungi halaman ini. Kami memahami pentingnya optimasi pembayaran pajak bagi bisnis Anda agar tidak memberatkan keuangan. Dengan bantuan konsultan pajak yang handal, Anda dapat memastikan bahwa urusan perpajakan bisnis Anda dikelola dengan efisien dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jangan ragu untuk menghubungi kami dan berkonsultasi mengenai berbagai aspek perpajakan yang Anda hadapi. Kami siap membantu Anda mencapai kepatuhan pajak yang optimal dan mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih baik.