Jasa Pajak – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Indonesia menggunakan Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Informasi (SP2DK) sebagai sarana utama untuk menilai kepatuhan wajib pajak. Ketika DJP mendeteksi adanya ketidaksesuaian antara informasi yang dimilikinya dengan laporan yang disampaikan dalam SPT oleh wajib pajak, DJP akan mengirimkan SP2DK sebagai permintaan klarifikasi. Menanggapi SP2DK dengan tepat sangatlah penting, karena jawaban yang kurang akurat atau tidak lengkap bisa berujung pada audit tambahan, denda, atau sanksi lainnya.

Baca juga: Panduan Cerdas PPN Jasa Pialang: Apa yang Perlu Anda Ketahui dari PMK 67/2022?

Oleh karena itu, penting bagi setiap wajib pajak untuk memahami dampak potensial dari SP2DK dan mengetahui langkah-langkah yang harus diambil saat menerimanya. Menggunakan jasa konsultan pajak dapat menjadi langkah bijak untuk memastikan pengelolaan kewajiban pajak berjalan lancar dan menghindari kesalahan. Artikel ini akan membahas beberapa temuan umum dalam SP2DK serta tindakan yang bisa diambil wajib pajak untuk memastikan respons yang diberikan sesuai dan benar.

Ketidaksesuaian antara Jumlah Penyerahan dalam SPT Masa PPN dan Jumlah Penjualan di SPT Tahunan PPN

Salah satu temuan umum dalam SP2DK adalah adanya perbedaan antara jumlah penyerahan yang dicantumkan dalam SPT Masa PPN dengan jumlah penjualan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPN. Untuk mengatasi masalah ini, wajib pajak perlu melakukan rekonsiliasi atau penyesuaian antara data penjualan dalam laporan keuangan dan data penyerahan dalam SPT. Cara terbaik adalah dengan menyusun lembar kerja yang membandingkan kedua laporan tersebut, mencatat setiap perbedaan, dan kemudian menyesuaikan angka-angka yang relevan.

Ketidaksesuaian antara Data Pembelian dan PPN Masukan dalam Laporan Keuangan

SP2DK sering kali menyoroti adanya ketidaksesuaian antara jumlah PPN Masukan yang dilaporkan dengan total pembelian yang dicantumkan dalam laporan keuangan atau SPT. DJP berasumsi bahwa setiap pembelian yang dilakukan wajib pajak dikenakan PPN. Untuk mengatasi hal ini, wajib pajak harus melakukan ekualisasi data pembelian dengan membandingkan transaksi pembelian yang dicatat dengan laporan pajak yang disampaikan. Penting untuk mengidentifikasi transaksi mana yang dikenakan PPN dan mana yang tidak. Jika ada ketidaksesuaian, wajib pajak harus memberikan alasan yang jelas dan didukung oleh bukti-bukti yang sesuai.

Indikasi Kegiatan Membangun Sendiri yang Tidak Dilaporkan

SP2DK juga dapat memuat indikasi adanya kegiatan membangun sendiri yang belum dilaporkan dalam SPT PPN. Untuk menentukan apakah pekerjaan pembangunan atau renovasi yang luasnya lebih dari 200 meter persegi perlu dilaporkan, wajib pajak sebaiknya meninjau data internal, mewawancarai kontraktor, dan melakukan verifikasi lapangan. Apabila kegiatan tersebut benar-benar tidak terjadi, wajib pajak dapat memberikan pernyataan yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban pajak yang timbul terkait hal ini.

Penjualan Aset yang Tidak Tercantum dalam SPT PPN

Temuan umum lain dalam SP2DK adalah adanya penjualan aset yang tidak dicantumkan dalam SPT PPN. Dalam situasi seperti ini, wajib pajak perlu meninjau kembali data Buku Besar (BB) terkait dengan aset dan penjualan aset. Jika terdapat transaksi penjualan barang dalam Buku Besar namun tidak dicantumkan PPN-nya, wajib pajak harus segera memberikan penjelasan yang memadai terkait perlakuan pajak atas transaksi tersebut, misalnya dengan mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku. Karena kompleksitas masalah ini, berkonsultasi dengan konsultan pajak dapat membantu wajib pajak menangani permasalahan pajak dengan lebih baik.

Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan

Dalam beberapa kasus, SP2DK juga dapat mencantumkan pajak masukan yang seharusnya tidak dikreditkan oleh wajib pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan, seperti adanya konfirmasi negatif dari mitra bisnis atau transaksi yang tidak memenuhi prinsip 3M (Memasukkan, Mencatat, dan Membayar). Untuk merespon hal ini, wajib pajak harus meninjau kembali seluruh transaksi dan menentukan mana pajak masukan yang memenuhi syarat untuk dikreditkan. Jika suatu transaksi memenuhi syarat, wajib pajak dapat menunjukkan bukti pembayaran PPN; jika tidak, mereka harus siap menanggung konsekuensi yang mungkin timbul.

Menghadapi SP2DK dengan persiapan yang matang sangatlah penting untuk memastikan bahwa wajib pajak mampu memberikan penjelasan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan memahami potensi temuan dalam SP2DK dan mengetahui langkah-langkah yang tepat untuk meresponnya, wajib pajak dapat mengurangi risiko audit tambahan dan memastikan kepatuhan pajak tetap terjaga.

Apabila Anda sedang menghadapi beragam permasalahan terkait pajak, konsultan pajak kami hadir sebagai solusi terpercaya dan profesional untuk Anda. Kami menyediakan layanan konsultasi pajak secara online yang dapat diakses melalui nomor kontak 082180008086 atau kunjungi halaman ini. Kami memahami pentingnya optimasi pembayaran pajak bagi bisnis Anda agar tidak memberatkan keuangan. Dengan bantuan konsultan pajak yang handal, Anda dapat memastikan bahwa urusan perpajakan bisnis Anda dikelola dengan efisien dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jangan ragu untuk menghubungi kami dan berkonsultasi mengenai berbagai aspek perpajakan yang Anda hadapi. Kami siap membantu Anda mencapai kepatuhan pajak yang optimal dan mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih baik.