Jasa Pajak – Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah alat administrasi penting dalam sistem perpajakan yang memiliki berbagai fungsi, seperti menagih pajak yang belum dibayar, menginformasikan besarnya pajak terutang, mengembalikan kelebihan pembayaran pajak, hingga mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran pajak. Jika Anda mengalami kesulitan dalam memahami atau mengelola kewajiban perpajakan Anda, berkonsultasi dengan konsultan pajak bisa menjadi solusi yang bijak. Artikel ini akan membantu Anda memahami lebih jauh tentang SKP dan berbagai hal penting yang terkait.

Baca juga:Langkah-Langkah Pengurangan PPN dan PPnBM untuk Barang dan Jasa yang Dibatalkan

SKP yang Dapat Dibatalkan

Sebagai wajib pajak, Anda memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan SKP jika ditemukan ketidaktepatan dalam penerbitannya. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat 1 huruf D UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Proses pembatalan ini biasanya dimulai dengan pembahasan akhir antara wajib pajak dan pemeriksa pajak. Hasil dari pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara yang mencatat poin-poin persetujuan atau ketidaksetujuan terkait pokok pajak terutang serta perhitungan sanksi administratif.

Namun, penting untuk diingat bahwa jika wajib pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir dalam jangka waktu yang ditentukan, permohonan pembatalan SKP akan ditolak. Pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sering dilakukan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak atau tujuan lain yang relevan.

Syarat Pengajuan Pembatalan SKP

Tidak semua SKP dapat dibatalkan begitu saja. Untuk mengajukan permohonan pembatalan, wajib pajak harus memenuhi beberapa syarat berikut:

• SKP tersebut belum pernah disinggung dalam proses pembetulan dan tidak ada kesempatan untuk dilakukan diskusi sebelumnya.
• SKP tidak diajukan untuk tujuan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
• Jika sebelumnya ada permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, wajib pajak harus mencabut permohonan tersebut terlebih dahulu.
• Pengajuan pembatalan tidak dapat dilakukan apabila wajib pajak sudah mengajukan keberatan terhadap SKP, meskipun keberatan tersebut ditolak atau tidak ditindaklanjuti.

Ketentuan Pengajuan Pembatalan SKP

Terdapat sejumlah ketentuan yang harus diperhatikan saat mengajukan pembatalan SKP:

• Hanya satu kali permohonan per SKP: Setiap SKP hanya dapat digunakan untuk satu permohonan pembatalan.
• Bahasa Indonesia: Surat permohonan harus ditulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, seperti mengapa pembahasan akhir tidak dilakukan atau mengapa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) tidak diterbitkan.
• Bantuan profesional: Wajib pajak dapat memanfaatkan jasa penasihat pajak untuk memastikan pengajuan pembatalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Prosedur Pengajuan ke KPP Terdaftar

Langkah pertama adalah wajib pajak harus menandatangani surat permohonan pembatalan SKP atau memberikan kuasa kepada perwakilan resmi jika diwakilkan. Surat ini kemudian disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar.

• SKP yang Tidak Bisa Dibatalkan

Ada beberapa kondisi di mana permohonan pembatalan SKP tidak dapat diproses, misalnya:

Jika SKP Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) diterbitkan berdasarkan pernyataan tertulis dari wajib pajak sendiri.

Jika SKP diterbitkan tanpa melalui SPHP atau tanpa pembahasan akhir hasil verifikasi dengan wajib pajak.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 22 ayat 5 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa permohonan pembatalan SKP hasil pemeriksaan hanya dapat dilakukan sekali.

• Mengelola SKP dengan Tepat

Pemahaman yang baik tentang proses pembatalan SKP akan membantu wajib pajak mengelola kewajiban perpajakannya dengan lebih baik. Jika ada keraguan atau kekhawatiran, berbicara dengan konsultan pajak dapat memberikan arahan spesifik untuk memastikan semua langkah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Konsultan juga dapat membantu wajib pajak menghindari kesalahan administratif yang dapat berujung pada penolakan permohonan pembatalan.

Dengan memahami ketentuan ini, wajib pajak dapat memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pajak dan menghindari masalah hukum di masa depan. Memanfaatkan layanan konsultan pajak juga bisa menjadi solusi praktis untuk memastikan bahwa semua proses perpajakan berjalan dengan lancar dan sesuai aturan.

Apabila Anda sedang menghadapi beragam permasalahan terkait pajak, konsultan pajak kami hadir sebagai solusi terpercaya dan profesional untuk Anda. Kami menyediakan layanan konsultasi pajak secara online yang dapat diakses melalui nomor kontak 082180008086 atau kunjungi halaman ini. Kami memahami pentingnya optimasi pembayaran pajak bagi bisnis Anda agar tidak memberatkan keuangan. Dengan bantuan konsultan pajak yang handal, Anda dapat memastikan bahwa urusan perpajakan bisnis Anda dikelola dengan efisien dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jangan ragu untuk menghubungi kami dan berkonsultasi mengenai berbagai aspek perpajakan yang Anda hadapi. Kami siap membantu Anda mencapai kepatuhan pajak yang optimal dan mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih baik.