Jasa Konsultasi Pajak – Konsultan pajak menawarkan beragam layanan pajak yang menyeluruh, bertujuan untuk memastikan bahwa Anda mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Dalam acara Malam Apresiasi dan Penghargaan Hari Pajak, Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, mengungkapkan salah satu inovasi terbaru dalam layanan pajak: konsolidasi layanan wajib pajak kelompok di bawah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Baca juga: Jangan Terkejut! Ini Dia Daftar Barang dan Jasa yang Bebas dari PPN 12% di Tahun 2025
Suryo Utomo menjelaskan bahwa sentralisasi ini dirancang untuk menyederhanakan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak bagi perusahaan besar. Undang-undang baru yang akan segera diterapkan merupakan bagian dari rencana reorganisasi tersebut. Dengan mengintegrasikan layanan pajak, peraturan ini bertujuan untuk mendukung perusahaan grup yang memiliki banyak anak perusahaan yang tersebar di berbagai lokasi.
Peraturan Baru tentang Layanan Pajak Grup
Suryo mengemukakan bahwa banyak perusahaan multinasional besar memiliki ratusan anak perusahaan di berbagai wilayah, sehingga layanan pajak yang diperlukan juga tersebar di beberapa kantor pajak. Untuk mengatasi masalah ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berencana merestrukturisasi KPP Besar dan beberapa KPP lainnya. Desain ulang ini bertujuan untuk mengatasi tantangan manajemen pajak bagi grup multinasional besar dengan menggabungkan kantor pajak menengah di samping KPP Besar dan KPP Khusus.
Definisi Wajib Pajak Grup
Sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UU PPh dan Pasal 2 ayat (2) UU PPN, grup wajib pajak didefinisikan sebagai organisasi yang terdiri dari dua atau lebih wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa sebagai anggota grup usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, grup yang dikategorikan sebagai grup usaha juga termasuk dalam definisi ini meskipun tidak memiliki hubungan istimewa. Surat Edaran SE-05/PJ/2022, yang membahas kebijakan pengawasan terhadap wajib pajak grup, juga mengatur definisi ini. Prosedur pemeriksaan untuk wajib pajak grup diatur dalam surat edaran terpisah, yaitu SE-26/PJ/2013.
Proses Pelaporan dan Penyelesaian Pemeriksaan
Ketika Kantor Wilayah DJP mengeluarkan surat perintah pemeriksaan, kantor tersebut berwenang untuk memeriksa konsep laporan pemeriksaan dari KPP yang berada di bawah pengawasannya. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk menentukan jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pemeriksaan tersebut. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan memiliki otoritas untuk menilai laporan pemeriksaan yang diterimanya dari KPP dan menentukan waktu penyelesaian jika laporan tersebut menjadi dasar instruksi pemeriksaan.
Prosedur penyelesaian pemeriksaan harus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Konsultan pajak siap membantu grup wajib pajak dalam setiap fase proses pemeriksaan pajak. Dalam hal ini, jika Kepala Kantor Wilayah memiliki surat ketetapan pajak yang diterima, dia memiliki waktu satu bulan untuk melaporkan hasil pemeriksaan kepada direktur pemeriksaan dan penagihan.
Kantor pajak wajib menyampaikan hasil pemeriksaan kepada direktur dan memberikan salinan laporan tersebut kepada kantor wilayah terkait, terutama jika pemeriksaan tersebut ditugaskan oleh direktur pemeriksaan dan penagihan.
Apabila Anda sedang menghadapi beragam permasalahan terkait pajak, konsultan pajak kami hadir sebagai solusi terpercaya dan profesional untuk Anda. Kami menyediakan layanan konsultasi pajak secara online yang dapat diakses melalui nomor kontak 082180008086 atau kunjungi halaman ini. Kami memahami pentingnya optimasi pembayaran pajak bagi bisnis Anda agar tidak memberatkan keuangan. Dengan bantuan konsultan pajak yang handal, Anda dapat memastikan bahwa urusan perpajakan bisnis Anda dikelola dengan efisien dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jangan ragu untuk menghubungi kami dan berkonsultasi mengenai berbagai aspek perpajakan yang Anda hadapi. Kami siap membantu Anda mencapai kepatuhan pajak yang optimal dan mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih baik.