Jasa Pajak – Konsultan pajak menawarkan bantuan yang berharga bagi para wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka. Mereka memiliki pengalaman yang luas di bidang perpajakan dan memahami dengan baik kebijakan perundang-undangan perpajakan. Jika Anda merasa bingung tentang mana penghasilan yang harus dikenai pajak dan mana yang tidak, konsultan pajak dapat memberikan bantuan yang diperlukan.
Namun, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui lebih lanjut tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yang sering disebut sebagai PTKP. Mengetahui konsep dasar PTKP dan berbagai ketentuannya, termasuk besaran PTKP yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, merupakan langkah penting dalam memahami perpajakan.
PTKP adalah singkatan dari Penghasilan Tidak Kena Pajak, yang merupakan jumlah pendapatan seseorang yang dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan pasal 21. Besaran PTKP ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Semakin besar PTKP yang ditetapkan, semakin kecil pajak yang harus dibayarkan, dan sebaliknya. Jika pendapatan seseorang kurang dari atau sama dengan PTKP, maka mereka tidak akan dikenai pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan tarif yang berlaku.
Namun, jika pendapatan seseorang melebihi nilai PTKP, maka pajak penghasilan akan dikenakan sesuai dengan tarif pajak yang berlaku. Pendapatan kena pajak adalah pendapatan bersih setelah dikurangi dengan nilai PTKP.
Peraturan terbaru mengenai PTKP telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa PTKP adalah jumlah pendapatan seseorang yang dibebaskan dari pajak penghasilan pasal 21. Besaran PTKP ini digunakan sebagai pengurang pendapatan bruto untuk menghitung pendapatan neto yang akan dikenai pajak penghasilan pasal 21. Besaran PTKP dapat berubah setiap tahunnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui PMK, yang menjadi dasar pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Untuk tahun 2024, besaran PTKP masih sama seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2016, yaitu sebesar Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan untuk wajib pajak orang pribadi yang belum menikah dan tidak memiliki tanggungan.
Jika pendapatan seseorang kurang dari PTKP tersebut, maka mereka tidak akan dikenai pajak penghasilan pasal 21, tetapi masih memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Namun, jika pendapatan seseorang melebihi nilai PTKP, maka mereka akan dikenai pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan tarif yang berlaku.
Jika Anda merasa bingung tentang bagaimana mengelola kewajiban pajak Anda, Anda dapat berkonsultasi dengan konsultan pajak yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mendalam di bidang perpajakan. Mereka akan membantu Anda memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan memberikan saran yang tepat sesuai dengan situasi Anda.
Apabila Anda sedang menghadapi beragam permasalahan terkait pajak, konsultan pajak kami hadir sebagai solusi terpercaya dan profesional untuk Anda. Kami menyediakan layanan konsultasi pajak secara online yang dapat diakses melalui nomor kontak 082180008086 atau kunjungi halaman ini. Kami memahami pentingnya optimasi pembayaran pajak bagi bisnis Anda agar tidak memberatkan keuangan. Dengan bantuan konsultan pajak yang handal, Anda dapat memastikan bahwa urusan perpajakan bisnis Anda dikelola dengan efisien dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jangan ragu untuk menghubungi kami dan berkonsultasi mengenai berbagai aspek perpajakan yang Anda hadapi. Kami siap membantu Anda mencapai kepatuhan pajak yang optimal dan mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih baik.